KedinasanPendidikan

256 Kepala Sekolah Ikuti Rakor Percepatan Program Serbu

KRAKSAAN – Sebagai tindak lanjut Program Sertifikasi aset Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang merupakan bagian dari rencana aksi evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap capaian skor MCP (Monitoring Centre for Prevention) Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang masih rendah terutama dalam area manajemen aset,  Untuk itu Dinas Pendidikan menggelar rakor Percepatan Program Serbu (Sertifikat seribu) di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

Kegiatan yang diikuti 256 Kepala Sekolah dan dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Fathur Rozi yang dilaksanakan dalam 5 sesi selama 2 hari (tanggal 3-4 Juni 2021), dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat mulai dari pengukuran suhu tubuh,  mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir, memakai masker serta menjaga jarak aman.

Dalam sambutannya, Fathur menyampaikan bahwa pengelolaan dan sertifikasi aset mempunyai bobot penilaian besar di MCP dan  menjadi prioritas sesuai amanah presiden tahun 2024 seluruh aset instansi pemerintah sudah tersertifikasi,

Langkah-langkah yang harus dilakukan terkait manajemen aset daerah, mulai dari pengelolaan database, pengawasan, pengelolaan, sertifikasi, penertiban dan pemulihan aset dengan percepatan proses sertifikat aset yang dimiliki Dinas Pendidikan. Berdasarkan data di awal tahun 2021 diketahui dari total 655 bidang tanah sebanyak  82% yang belum disertifikasi

“inventarisasi dan verifikasi status tanah yang akan dilakukan, harus benar-benar clean and clear dengan memastikan bahwa di lokasi yang akan di ukur semua sudah siap, termasuk patok dan pengisian lembar gambar ukur warna biru. Yang kita lakukan hari ini merupakan bagian dari pengelolaan aset, yang kita ketahui di semua lini belum tertib. Hal ini juga merupakan bagian dari pencegahan korupsi. Untuk itu patut kita sambut baik dan dukung program ini,” katanya.

Dalam rangka percepatan Program Seribu Sertifikasi (Serbu), BPN memberikan diskresi agar tanah milik pemda dilakukan pengukuran terlebih dahulu kemudian tanah yang sudah diukur dapat didaftarkan ke BPN sehingga perlu dilakukan.

Back to top button