Kedinasan

Kepala Dispendik Sampaikan Progres Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

KRAKSAAN – Dalam rangka persiapan pra evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2021, Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo menyampaikan progres pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Tim Evaluator RB dan SAKIP Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB) RI, Rabu (16/6/2021) pagi di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo.

Progres ini disampaikan dalam kegiatan rapat koordinasi (rakor) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko didampingi Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Nanang Trijoko Suhartono serta Inspektur Kabupaten Probolinggo Tutug Edi Utomo.

Rapat koordinasi ini diikuti secara tatap muka oleh peserta diantaranya para Staf Ahli, Asisten, Kepala Perangkat Daerah (PD) sampling PMPRB beserta tim Pokja RB PD di lingkungan Pemkab Probolinggo dan juga secara virtual oleh 41 OPD yang diikuti oleh Kepala PD beserta pejabat dan staf dari masing-masing OPD.

Mengawali sambutannya Wabup Timbul Prihanjoko mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas saran dan masukan pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah serta penyempurnaan cascading RPJMD Perubahan Kabupaten Probolinggo, kepada seluruh tim evaluator serta pendampingan dari akademisi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

“Pemerintah setiap tahun melakukan monev pelaksanaan RB di daerah dan sesuai Permen PAN RB Nomor 26 tahun 2020, ada perubahan evaluasi yang difokuskan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan RB area yang sudah ditetapkan sampai dengan unit kerja. Atas perubahan regulasi ini, kami sangat memerlukan pendampingan lebih lanjut,” ungkap Wabup Timbul Prihanjoko.

Selanjutnya Wabup Timbul menuturkan, guna mencapai sasaran Reformasi Birokrasi Nasional tahun 2020-2024 yakni birokrasi yang bersih dan akuntabel, maka Pemkab Probolinggo telah mulai melakukan perbaikan-perbaikan sesuai rekomendasi dari Kemen-PAN RB dan telah menunjuk PD sampling RB dan Zona Integritas yang dibina intens bersama Tim Governance Lab Universitas Brawijaya.

“Diantaranya adalah sedang proses penyederhanaan birokasi, pada tahap usulan penyederhanaan struktur Organisasi Perangkat Daerah sesuai permodelan dan menyusun ulang usulan penyetaraan jabatan fungsional,” sebutnya.

Tampil di sesi ke-2, Kepala Dispendik Kabupaten Probolinggo Fathur Rozi menyampaikan rencana aksi yang dilakukan pada 8 area perubahan reformasi birokrasi yang meliputi manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajamen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan.

Pada manajemen perubahan, Dinas Pendidikan membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi yang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tujuan reformasi birokrasi yaitu perubahan pola pikir dan budaya kerja karena birokasi yang baik harus didukung oleh profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki integritas, produktivitas, tanggung jawab dan kesanggupan memberikan pelayanan prima.

“Yang tidak kalah pentingnya pada area manajemen perubahan yaitu peran agen perubahan (agent of change), individu yang bertugas mempengaruhi target/sasaran perubahan agar mereka mengambil keputusan sesuatu dengan arah yang organisasi kehendaki. Dalam setiap perubahan itu membutuhkan sejumlah individu untuk menjadi role model atau pemandu proses berjalannya perubahan yang terjadi dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan yang diharapkan,” tambahnya

Selanjutnya, Fathur Rozi juga menyampaikan aksi pada area deregulasi kebijakan dengan melakukan harmonisasi regulasi. Dimana ada larangan bagi pejabat pemerintah untuk mengangkat tenaga non-PNS atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018, sehingga terjadi permasalahan keterbatasan jumlah guru pensiun yang tidak sebanding dengan penerimaan ASN.

“Estimasi kita terjadi kekurangan guru sekitar 1.800 orang atau sekitar 45 % dari kebutuhan sehingga perlu langkah konkrit untuk menjawab permasalahan dan lahirlah inovasi pembelajaran kelas rangkap atau multigrade,” jelasnya
.
“Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pembelajaran Kelas Rangkap dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Probolinggo Tentang Sekolah Pelaksana Pembelajaran Kelas Rangkap merupakan harmonisasi regulasi akan hadirnya inovasi kelas rangkap atau multigrade yang merupakan Top 30 Kovablik Jatim 2020,” ungkapnya

Lebih lanjut, Fathur Rozi dalam penyampaiannya juga menjelaskan beberapa perbaikan yang akan dilakukan. Diantaranya peningkatan kerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Probolinggo untuk terus berupaya membantu Pemerintah Daerah dalam program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo melalui sektor pendidikan.

“Karena peningkatan akses dan mutu pendidikan kesetaraan di Kabupaten Probolinggo masih di bawah kabupaten/kota lain di Jawa Timur. Oleh karena itu perlu ada kerja sama dengan berbagai pihak terkait dengan pendanaan salah satunya melakukan kerja sama dengan Baznas Kabupaten Probolinggo,” katanya.

“Karena sejalan dengan program Baznas dalam membantu Pemerintah Daerah untuk menjadi garda terdepan dalam rangka memberantas kemiskinan, kita hanya menginginkan 25% dari zakat yang dihimpun oleh Dinas Pendidikan untuk peningkatan akses dan mutu pendidikan kesetaraan di Kabupaten Probolinggo,” tambahnya.

 

Back to top button